Tanjungpinang, metrowilis.com– Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tanjungpinang-Bintan menegaskan komitmennya untuk membawa berbagai permasalahan strategis di Kepulauan Riau (Kepri) ke tingkat nasional. Mereka berencana melaporkan isu penyelundupan barang ilegal dan dugaan korupsi di sejumlah sektor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretariat Negara, serta Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketua PC PMII Tanjungpinang-Bintan, Andi Sarippudin, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam memastikan keberlanjutan pembangunan yang bersih dari praktik korupsi.
Soroti Penyelundupan dan Korupsi di Kepri
Menurut Andi, indikasi serius terkait penyelundupan barang ilegal telah berdampak langsung pada perekonomian lokal dan merugikan negara. Barang-barang seperti pecah belah, perlengkapan rumah tangga, garmen, hingga rokok tanpa pita cukai menjadi tantangan bagi daya saing pengusaha lokal.
Selain itu, ia juga menyoroti praktik korupsi di beberapa sektor, termasuk dugaan penyimpangan di PT BIS, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kepri. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti adanya dugaan praktik amoral di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang.
"Kami melihat masih banyak kejanggalan dalam pengelolaan BUMD serta praktik hukum di Kepri yang perlu mendapat perhatian serius dari pusat. Kami ingin memastikan bahwa wilayah kami dapat berkembang dengan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel," ungkapnya kepada awak media.
Kolaborasi untuk Perbaikan Sistem
Lebih lanjut, Andi menegaskan bahwa laporan ini bukan sekadar kritik, tetapi juga bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam mendukung perbaikan sistem pemerintahan dan pengembangan daerah.
“Kami tidak hanya ingin melaporkan, tetapi juga ingin mendorong solusi konkret melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. PMII Tanjungpinang-Bintan berharap adanya perhatian khusus terhadap isu-isu ini, sehingga Kepri mampu menjadi kawasan strategis yang berdaya saing tinggi,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pemberantasan korupsi dan penyelundupan yang telah lama menjadi momok di Kepri.
Dukungan untuk Kepri yang Lebih Maju
PMII Tanjungpinang-Bintan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah, untuk bersama-sama mengawal isu ini.
“Kami berharap pemerintah pusat, Presiden Prabowo, Wakil Presiden, serta KPK RI dapat memberikan perhatian lebih kepada Kepri. Kami tidak ingin wilayah kami hanya dikenal sebagai tempat transit barang ilegal, tetapi sebagai pusat ekonomi yang legal dan mendukung pembangunan nasional,” tegas Andi.
Dengan tekad yang kuat, PC PMII Tanjungpinang-Bintan berharap langkah ini dapat menjadi awal dari perubahan signifikan. Mereka ingin memastikan bahwa Kepri tumbuh menjadi wilayah yang berintegritas, transparan, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.(red)
COMMENTS